Anak Usaha TOWR Perpanjang Kredit Rp2 Triliun dari CIMB Niaga hingga 2027
Empat anak usaha TOWR memperpanjang kredit Rp2 triliun dari CIMB Niaga hingga Oktober 2027.
JAKARTA, FOKUSJABODETABEK.COM: Empat anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit senilai Rp2 triliun dari PT Bank CIMB Niaga Tbk hingga 31 Oktober 2027.
Keempat anak usaha itu adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), PT Iforte Solusi Infotek (Iforte), PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR), dan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST). Mereka menandatangani Perubahan Ketiga atas Perjanjian Kredit bersama Bank CIMB Niaga pada Rabu (28/10/2026).
Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perjanjian kredit tersebut semula diteken pada 9 Desember 2024 dan telah beberapa kali diubah. Perubahan terbaru dilakukan khusus untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas.
Protelindo dan Iforte Jadi Penjamin
Dalam skema ini, Bank CIMB Niaga bertindak sebagai pemberi pinjaman, sedangkan keempat entitas tersebut berstatus sebagai para peminjam. Protelindo dan Iforte juga memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian kredit.
Sekretaris Perusahaan Sarana Menara Nusantara Monalisa Irawan dalam laporan tersebut menyatakan transaksi itu tidak memiliki dampak material negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.
Tergolong Transaksi Afiliasi
Manajemen TOWR menjelaskan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Ada tiga dasar yang dirujuk. Pertama, transaksi dilakukan antarperusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh perusahaan terbuka. Kedua, transaksi berupa pinjaman yang diterima langsung dari bank. Ketiga, transaksi berupa pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima langsung oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali.
Perseroan menegaskan transaksi itu bukan transaksi benturan kepentingan. Transaksi tersebut juga tidak tergolong transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
