65 Rumah Sakit di Jawa Barat Sepakat Kerja Sama Layanan, Warga Bisa Berobat Lintas Wilayah
Fokusjabodetabek.com, Depok — Sebanyak 65 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Jawa Barat, bersama sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan swasta, menandatangani Perjanjian Kerja Sama Layanan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Penandatanganan berlangsung di Kantor Wali Kota Depok pada Rabu, 7 Oktober 2026, disaksikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Poin Penting
- 65 RSUD se-Jawa Barat terlibat dalam perjanjian kerja sama layanan
- Warga tetap bisa memperoleh layanan kesehatan saat berada di luar wilayah administrasinya
- Warga Jawa Barat tetap terlayani ketika menghadapi persoalan pembiayaan, termasuk kendala kepesertaan BPJS Kesehatan
- Rumah sakit pusat yang ikut: RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
- Pemkab/Pemkot diminta membangun sistem pemantauan dini terhadap persoalan warga
Apa yang Berubah bagi Warga
Kerja sama ini dirancang agar warga lebih mudah mengakses layanan rumah sakit. Warga yang sedang berada di luar daerah asalnya tetap bisa mendapat pelayanan, sehingga tidak terkendala hanya karena faktor wilayah administrasi. Kebijakan ini juga menjamin warga Jawa Barat tetap memperoleh layanan kesehatan saat menghadapi persoalan biaya, termasuk soal kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu,” kata Dedi Mulyadi.
Rumah Sakit yang Terlibat
Rumah sakit pemerintah pusat:
- RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto
- RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
- RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Rumah sakit rujukan pusat dengan layanan khusus:
- RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
- RS Anak dan Bunda Harapan Kita
- RS Kanker Dharmais
- RS Mata Cicendo
- RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
- RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi
- RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
- RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
Rumah sakit swasta dan nonpemerintah:
- Santosa Hospital Bandung Central
- Santosa Hospital Bandung Kopo
- RS Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie
Dorongan Deteksi Dini Persoalan Warga
Dedi menyebut kebijakan ini sekaligus mengubah pola penanganan masalah masyarakat. Selama ini, menurutnya, banyak kasus baru direspons setelah sampai langsung kepadanya, pola yang tidak mungkin diterapkan untuk seluruh warga Jawa Barat.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota membangun sistem pemantauan yang mampu menangkap persoalan warga sejak dini, termasuk memanfaatkan informasi dari masyarakat dan media sosial. Dengan begitu, persoalan kesehatan di lapangan dapat segera direspons tanpa menunggu warga menghubungi gubernur secara langsung.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Berapa rumah sakit yang menandatangani kerja sama ini?
Sebanyak 65 RSUD se-Jawa Barat, ditambah sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan swasta.
Apa manfaat kerja sama ini bagi warga Jawa Barat?
Warga tetap bisa dilayani saat berada di luar wilayah administrasinya dan tetap memperoleh layanan kesehatan meski menghadapi kendala pembiayaan, termasuk soal kepesertaan BPJS Kesehatan.
Kapan dan di mana penandatanganan dilakukan?
Rabu, 7 Oktober 2026, di Kantor Wali Kota Depok.
Rumah sakit pusat mana saja yang terlibat?
RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, serta rumah sakit rujukan khusus seperti RS Kanker Dharmais dan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
Apa yang diminta Gubernur kepada pemerintah kabupaten/kota?
Membangun sistem pemantauan yang menangkap persoalan warga sejak dini, termasuk dari informasi masyarakat dan media sosial.
Sumber: Humas Jabar, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
