Denda Pajak Kendaraan di Jakarta Dihapus Mulai 2 November hingga Akhir 2026
Denda pajak kendaraan di Jakarta dihapus 2 November sampai 31 Desember 2026, berlaku otomatis.
JAKARTA, FOKUSJABODETABEK.COM: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membebaskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan pemutihan denda ini berlaku mulai Senin (2/11/2026) hingga 31 Desember 2026.
Pembebasan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis PKB dan BBNKB. Keputusan itu diteken pada 28 Oktober 2026.
Dengan kebijakan ini, wajib pajak yang membayar atau menyetor pajak terutang selama periode tersebut tidak dibebani bunga keterlambatan. Kewajiban pokok pajak tetap harus dilunasi.
Berlaku Otomatis
Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk menikmati fasilitas ini. Pembebasan sanksi diterapkan secara otomatis melalui penyesuaian sistem informasi pengelolaan pajak daerah saat pembayaran dilakukan.
Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menyebut kebijakan ini memberi ruang bagi warga untuk membereskan kewajiban pajak kendaraan. “Melalui kebijakan ini, kami menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/10/2026), seperti dikutip SindoNews.
Menurut Lusiana, kondisi dan prioritas masyarakat yang beragam dapat memengaruhi kemampuan maupun kesempatan membayar pajak tepat waktu. Bapenda mengimbau pemilik kendaraan yang masih menunggak PKB maupun BBNKB memanfaatkan program sebelum berakhir, serta mengecek kewajiban pajaknya melalui kanal resmi Bapenda.
Pemutihan Kedua Tahun Ini
Program ini merupakan pemutihan denda kedua yang digelar Pemprov DKI sepanjang 2026. Sebelumnya, pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB berlaku pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda Nomor e-0018 Tahun 2026.
Pada periode tersebut, Bapenda menegaskan pembebasan sanksi PKB berlaku untuk pembayaran pajak tahunan dan tidak mencakup layanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lima tahunan.
Kebijakan serupa juga pernah diterapkan pada akhir 2025 melalui Keputusan Kepala Bapenda Nomor e-0104 Tahun 2025. Kala itu, Pemprov DKI menyebut pemutihan sebagai bagian dari strategi mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah menjelang tutup tahun.
